Direktur PPS: 80 Proyek Telah Diselesaikan dengan Nilai Pekerjaan Rp28.879.717.328.580,00

Nasional13 Dilihat

sejagatnews.com |  Jakarta – Bertempat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis (Direktur PPS/Direktur D) Katarina Endang Sarwestri menyampaikan laporan kegiatan Tim PPS pada Acara Penyampaian Hasil Kegiatan (Exit Meeting) Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (Direktorat PPS/Direktorat D) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Dalam laporannya, Direktur PPS mengatakan kegiatan exit meeting ini adalah tentang pekerjaan yang selesai dilakukan PPS dalam kurun waktu 2021 dan 2022, dimana laporan lengkapnya telah dituangkan dalam IN-17.

“Berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Intelijen, kami telah menyelesaikan kegiatan PPS sebanyak 80 Proyek dengan nilai pekerjaan yang berhasil dikawal sebesar Rp28.879.717.328.580,00 yang terdiri dari 4 Proyek Strategis Nasional (PSN) dan 76 Proyek Bersifat Strategis Lainnya,” ujar Direktur PPS melalui siaran pers Jumat (3/3/2023) yang disampaikan oleh Kapuspenkum Kejagung Dr Ketut Sumedana SH MH.

Adapun proyek-proyek yang dilakukan PPS tersebut, meliputi sektor-sektor pembangunan strategis yakni Sektor infrastruktur jalan, Sektor, kebandarudaraan, sektor pengairan, sektor pertanian, sektor kelautan, IPTEK, Sektor Kawasan Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus, sektor pariwisata, sektor perumahan; dan Sektor strategis lainnya.

Direktur PPS mengatakan stakeholder yang menjadi mitra cukup beragam, baik dari Kementerian/Lembaga maupun BUMN, yaitu:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agama, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), PT Angkasa Pura I (persero), PT Indofarma Global Medica (IGM), Perusahaan Pengelolaan Aset, PT Pos Indonesia (persero) dan PT Geo Dipa Energi (persero).

“Pengamanan dalam rangka pengamanan pembangunan strategis bukan bertujuan menghapuskan stakeholder yang bersangkutan dari pertanggungjawaban baik secara perdata, adminitrasi dan/atau pidana atas perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan kewenangan, namun bertujuan untuk meminimalisir adanya praktik penyimpangan dalam pelaksanaan proyek strategis yang kita kawal dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Target Operasi yang telah ditetapkan oleh Tim PPS, terang Direktur PPS.

Lebih lanjut, Direktur PPS juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agama, BMKG dan BUMN yang tidak disebutkan satu persatu, serta seluruh Tim PPS atas dedikasi dan pengabdiannya kepada nusa dan bangsa.” sumber Puspenkum Kejagung (dhn Riau)