Sejagatnews.com | Bagansiapiapi – Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Yuliarni Appy SH.,MH., di dampingi Kepala Seksi Intelijen Yopentinu Adi Nugraha SH.,dan Jaksa Fungsional bidang Intelijen Fikri Ariga, SH., mengikuti kegiatan Webinar Peningkatan Kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Melaksanakan Service Excellent atas Pelayanan Publik pada Satuan Kerja Di Lingkungan Kejaksaan RI Tahun 2023 secara virtual.
Kegiatan Webinar Selasa ( 01/7/ 2023) sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Ruang Rapat lantai 2 (dua) di kantor Kejaksaan Negeri Bagan Punak Pesisir tersebut disampaikan oleh Kasi Intel Kejari Rohil Yopentinu Adi Nugraha SH.
Saat di konfirmasi disebutkan Yopentinu Adi Nugraha SH., adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan Webinar Peningkatan Kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Melaksanakan Service Excellent atas Pelayanan Publik pada Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan RI Tahun 2023 adalah meningkatkan Pelayanan Publik pada Satuan Kerja dilingkungan Kejaksaan RI Tahun 2023 dan Mengukur kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Menilai konsisten Badan Publik memberikan layanan informasi publik, Mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik pada Badan Publik, Menilai kategori kepatuhan keterbukaan informasi Badan Publik dan Memberikan masukan (feed back) pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik.
Lanjut Kasi Intel Kejari Rohil Yopentinu Adi Nugraha SH, Komisi Informasi berdasarkan Pasal 23 UU KIP, adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang- Undang ini dan peraturan pelaksananya dan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik serta Pasal 26 ayat (1) huruf (b) dan huruf (c) UU KIP bahwa pada pokoknya Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Terhadap ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 UU KIP, Komisi Informasi telah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).
Implementasi Perki SLIP pada Badan Publik selanjutnya dilakukan pemantauan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana diatur melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi (Perki Monev).
Kemudian di jelaskan Yopentinu Adi Nugraha, Badan Publik objek Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 adalah :
1) Badan Publik Kementerian
2) Badan Publik Lembaga Negara Non Struktural
3) Badan Publik Lembaga Pemerintah Non Kementerian
4) Perguruan Tinggi Negeri
5) Badan Usaha Milik Negara
6) Badan Publik Partai Politik
7) Pemerintah Provinsi
Adapun Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 dilaksanakan dengan tahapan yaitu Pengisian Kuesioner, Verifikasi Data Kuesioner, Presentasi, Visitasi dan Pengumuman dan Penganugerahan, kata Kasi Intel Kejari Rohil kepada awak media.
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 dilakukan melalui rangkatan tahapan, metode, dan indikator penialain sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat melalui pedoman ini. Sehingga Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan secara akurat, cepat, dan sederhana.
Kegiatan Webinar Peningkatan Kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Melaksanakan Service Excellent atas Pelayanan Publik pada Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan RI Tahun 2023 secara virtual berjalan aman, tertib dan lancar serta menerapkan secara ketat protokol kesehatan (prokes), tutupnya {Dn}
