Sejagatnews.com | Jakarta — Polemik terkait kasus hukum yang menyeret nama Tom Lembong masih menjadi perbincangan hangat publik. Meski pengadilan telah mengeluarkan putusan, sejumlah kalangan menilai masih ada ruang pertanyaan tentang keadilan dan transparansi dalam penanganan perkara tersebut.
Salah satu suara kritis datang dari MARAK (Masyarakat Anti Korupsi) Indonesia. Organisasi ini mendesak agar proses hukum tidak berhenti pada satu nama saja, melainkan diusut tuntas hingga ke semua pihak yang diduga terlibat.
“Kami menghormati keputusan pengadilan. Tapi hukum tidak boleh berhenti hanya karena satu putusan. Bila masyarakat merasa ada yang janggal, maka mekanisme hukum harus tetap dijalankan,” kata Alif Basuki, Koordinator MARAK Indonesia, dalam keterangannya, Kamis (25/7).
Menurut Alif, proses hukum yang transparan adalah kunci menjaga kepercayaan publik. Ia mengingatkan bahwa tujuan utama penegakan hukum adalah menjunjung keadilan, bukan melindungi individu.
“Ini bukan soal personal. Yang kita dorong adalah penegakan hukum yang adil dan terbuka. Jangan sampai ada kesan bahwa hukum hanya tegas pada rakyat kecil, tapi lunak pada elit,” ujarnya.
MARAK juga mendorong agar Kejaksaan tidak ragu menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat publik atau tokoh yang berada di lingkaran kasus tersebut.
“Kejaksaan harus bersikap progresif. Jika ada indikasi keterlibatan tokoh lain, periksa. Buka semua fakta ke publik. Jangan biarkan ketidakjelasan merusak kepercayaan masyarakat,” tegas Alif.
Dalam pernyataannya, MARAK menekankan bahwa penyelesaian kasus ini secara tuntas menjadi ujian serius bagi integritas lembaga penegak hukum.
“Ini bukan hanya soal satu nama, tapi soal keberanian sistem hukum kita untuk benar-benar menegakkan keadilan,” pungkas Alif.
*redaksi
