SejagatNews.com (Rohul) Pasir Pengaraian– Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) melalui Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) TKPK, dengan fokus penguatan Konvergensi Penanggulangan Kemiskinan serta Pemanfaatan Sistem Informasi (SEPAKAT) Bappenas dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Senin (31/8/2026) di Aula Bapperida Rohul.
Kegiatan Rakor tersebut dihadiri oleh, Bupati Rohul Anton, ST MM, Wabup Rohul H. Syafruddin Poti, SH MM, Perwakilan Bappeda Provinsi Riau, Asisten I Setda Rohul, Kepala Bapperida Rohul Simel Meri, SE, M.Si di dampingi Sekretaris Citra Perdana, ST, MT, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Hadi Zulfadhlan, ST, Para Kepala OPD, Camat, BPS, Baznas, DPRD, Serta pihak terkait lainnya.
Bupati Rohul Anton ST MM menegaskan, bahwa pentingnya validitas data dalam memastikan program pengentasan kemiskinan tepat sasaran. Menurutnya, masih ditemukan data penerima bantuan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.
“Kondisi ekonominya sudah membaik dan dianggap mampu, sehingga tidak lagi layak menerima bantuan,” tegas Bupati Rohul Anton, ST MM di Aula Bapperida Rohul.
Pernyataan itu muncul setelah Pemkab Rohul mengambil sampel dari penerima bantuan desil 1. Hasilnya, data yang ada di sistem masih banyak yang tidak sesuai kondisi di lapangan.
Dalam angka kemiskinan Rohul 8,71 persen atau sekitar 70.650 jiwa – tertinggi di Riau versi BPS 2025.
Bupati Rohul Anton, ST MM meminta Camat dan Kades terlibat aktif dalam proses Verifikasi dan validasi data, karena paling mengetahui kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Wakil Bupati Rohul H. Syafruddin Poti, SH MM selaku Ketua TKPK Rohul menegaskan, meminta seluruh Camat segera melakukan verifikasi dan validasi data. Pemuktahiran data ditargetkan selesai Minggu untuk Desil 1, untuk Desil 2 selesai 1 bulan.
“Penanggulangan kemiskinan membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Pemerintah Kecamatan dan desa, serta lembaga dan pemangku kepentingan lainnya,”ucap Wabup Rohul H. Syafruddin Poti, SH MM.
Perwakilan Bappeda Provinsi Riau Ari Danuari, ST, menyampaikan, bahwa Konvergensi program dan penggunaan data terintegrasi penting untuk memastikan kebijakan penanggulangan kemiskinan berjalan efektif, terukur dan tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Bapperida Rohul Simel Meri menjelaskan Rakor tersebut menjadi langkah untuk merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, sekaligus memperkuat pelaksanaan kebijakan sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025.
Melalui rakor ini, Pemkab Rohul menegaskan komitmennya membangun penanggulangan kemiskinan basis data yang akurat, terintegrasi dan tepat sasaran.
“Pemanfaatan SEPAKAT Bappenas dan DTSEN diharapkan dapat memperkuat perencanaan hingga evaluasi program serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” Pungkasnya.*(Diki Andi)
Sumber: Kominfo/ lenteranews.com
