Sejagatnews.com | Pekanbaru – Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal daerah menyusul prediksi tidak tercapainya target realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Salah satu langkah yang kini ditempuh adalah melakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran guna mencegah terjadinya tunda bayar seperti tahun sebelumnya.
Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengungkapkan bahwa APBD tahun 2025 telah disahkan sebesar Rp3,02 triliun. Namun, berkaca pada realisasi anggaran tahun 2024 yang hanya menyentuh angka Rp2,7 triliun, pemerintah kota kini mengambil pendekatan yang lebih realistis.
“Untuk menghindari kesenjangan antara target dan realisasi, kami menetapkan proyeksi pendapatan riil di angka maksimal Rp3 triliun. Sisanya, sebesar Rp200 miliar, untuk sementara kami tahan,” ujar Markarius saat ditemui di Gedung DPRD Pekanbaru, Selasa (10/6/2025).
Langkah efisiensi yang sudah berjalan berhasil menghemat sekitar Rp280 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp80 miliar akan difokuskan pada sektor-sektor krusial seperti perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan sistem drainase, serta pengelolaan sampah.
Saat ini, pemerintah kota juga tengah melakukan evaluasi dan pergeseran anggaran bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Tujuannya adalah mengalihkan anggaran ke program-program yang dinilai lebih prioritas dan tepat sasaran.
Tak hanya mengandalkan efisiensi internal, Pemko Pekanbaru juga berharap dana tunda salur dari Pemerintah Provinsi Riau segera terealisasi. Tahun lalu, dana tunda salur dari provinsi tercatat sebesar Rp150 miliar. Tahun ini, nilainya diperkirakan meningkat menjadi Rp200 miliar.
“Jika dana dari provinsi segera dicairkan, hal ini sangat membantu kami dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran yang tertunda dari tahun anggaran sebelumnya,” tambah Markarius.
Langkah antisipatif ini diharapkan mampu menjaga kredibilitas fiskal daerah sekaligus memastikan keberlangsungan program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. *Redaksi
