adminPEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi para pegawai dari tiga organisasi perangkat daerah (OPD). Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun ini.
“SAKIP ini adalah salah satu gambaran tentang pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan monitoring yang dilakukan terhadap hasil-hasil dari pembangunan. Dengan SAKIP ini nanti ada penetapan kinerja dan lain-lain,” kata Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution di Hotel Bono, Rabu (6/3).
Sehingga, pemko bisa melihat ke efektifkan perencanaan, penganggaran, dan pemanfaatannya bagi masyarakat. SAKIP ini diberi penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Nilai 61-70 adalah B. Nilai 71-80 adalah BB.
Nilai 81-90 adalah A. Nilai 91 hingga 100 adalah AA.
Penilaian AA itu hanya diperoleh oleh Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2023. Pemko Pekanbaru mendapat penilaian B.
“Tahun lalu, kami mengalami peningkatan nilai SAKIP dari 65 menjadi 66,9. Jika ingin mendapat nilai BB, kami harus meraih nilai 70 ke atas,” ucap Indra Pomi.
Namun, ada dua hal yang mesti diperbaiki pemko. Pertama, sistem monitoring akuntabilitas kinerja. Kedua, pengawasan internal.
“Makanya, kami menggelar bimtek ini. Kami mengundang pemateri dari Kemenpan RB,” ungkap Indra Pomi.
Sehingga, dua kategori yang dinilai lemah bisa diperbaiki dengan baik. Diharapkan, pemko meraih nilai 80 pada tahun ini.
“Di Provinsi Riau, nilai SAKIP tertinggi mencapai BB yaitu Pemprov Riau. Kami hanya urutan ketiga di Riau,” sebut Indra Pomi.
Mudah-mudahan, nilai SAKIP pemko bisa lebih naik. Untuk itu, para pegawai diminta bersungguh-sungguh menilai dan melaporkan data terkait SAKIP ini. Diharapkan juga, kepala OPD segera membentuk tim SAKIP. (Kominfo11/RD5)
